KUTAI TIMUR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juni 2026.

Fungsional Statistik Ahli Pertama BPS Kutim, Ayufi Kusuma Wardani, mengatakan keakuratan data sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Namun, ia mengakui masih sering menemui ketidakjujuran dari sejumlah responden, terutama terkait pendapatan dan kondisi usaha.

“Data yang dikumpulkan murni untuk keperluan statistik dan tidak akan digunakan untuk hal lain. Ini semata-mata demi mendukung pembangunan yang lebih baik,” ujar Ayufi, Selasa (29/7).

Menurut Ayufi, kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa data akan digunakan untuk keperluan pajak atau distribusi bantuan sosial menjadi salah satu alasan utama ketidakterbukaan dalam memberikan informasi. Padahal, semua informasi dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Statistik.

Untuk menghindari kesalahpahaman, petugas sensus akan dilengkapi atribut resmi, seperti tanda pengenal dan surat tugas dari BPS. Mereka akan melakukan pendataan langsung kepada para pelaku usaha, mulai dari pedagang kecil hingga perusahaan besar di seluruh wilayah Kutim.

“Jika data tidak akurat, program pemerintah bisa salah sasaran. Karena itu, kami sangat berharap kerja sama dan keterbukaan dari masyarakat,” tegasnya.

BPS Kutim juga akan menggandeng tokoh masyarakat serta perangkat desa dalam kegiatan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sensus ini. Di samping itu, pelaksanaan SE 2026 akan mengandalkan teknologi digital untuk meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses pendataan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, BPS membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa tidak nyaman atau menemui kejanggalan selama pelaksanaan sensus. BPS berharap langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses sensus.

“Kami ingin semua pihak merasa aman dan dilibatkan dalam proses ini demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ayufi.(*)